Pengadilan Agama Wamena merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Fungsi

  • Fungsi Mengadili (judicial power) — memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wamena (Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006).
  • Fungsi Pengawasan — mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006), dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
  • Fungsi Pembinaan — memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajarannya, baik terkait tugas teknis yustisial maupun administrasi peradilan dan administrasi umum (Pasal 53 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006).
  • Fungsi Administratif — memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Wamena.
  • Fungsi Nasehat — memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
  • Fungsi Lainnya — pelayanan penyuluhan hukum, riset, dan penelitian, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991.