Sumber: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

  • Pemohon informasi berhak meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu perlindungan HKI dan persaingan usaha sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional atau hubungan luar negeri, mengungkap rahasia pribadi, memorandum/surat antar-Badan Publik yang bersifat rahasia, atau informasi yang dilarang undang-undang. Badan Publik juga dapat menolak memberi informasi yang belum dikuasai/didokumentasikan.
  • Pastikan mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran dari Petugas Informasi/PPID — bila tidak diberikan, tanyakan alasannya (mungkin permintaan kurang lengkap).
  • Pemohon berhak mendapat pemberitahuan tertulis diterima/ditolaknya permohonan dalam 10 hari kerja sejak diterima Badan Publik (dapat diperpanjang 1×7 hari kerja bila informasi belum dikuasai/didokumentasikan atau belum diputuskan status pengecualiannya).
  • Bila tidak puas dengan keputusan Badan Publik, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam 30 hari kerja sejak penolakan; Atasan PPID wajib menanggapi tertulis selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam register keberatan.
  • Bila tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam 14 hari kerja sejak keputusan Atasan PPID diterima.