Pengadilan Agama Wamena berkomitmen memberikan layanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi publik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya unit yang memiliki meja layanan informasi yang menjadi satu dengan meja PTSP.

Pada tahun 2007 terbit SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai pedoman pelayanan informasi di Mahkamah Agung dan pengadilan. Saat itu istilah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Atasan PPID belum dikenal — yang digunakan adalah istilah Petugas Informasi dan Dokumentasi serta Penanggung Jawab. SK ini mengatur informasi yang wajib diumumkan pengadilan, tata cara pengumumannya, informasi yang dapat diakses publik, tata cara memperolehnya, biaya, prosedur keberatan, dan pemanfaatan informasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan April 2008 dan berlaku sejak April 2010, dengan istilah yang sedikit berbeda dari SK KMA 144/2007. Mahkamah Agung menindaklanjuti dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang menambahkan pengaturan informasi yang dikecualikan, prosedur pengaburan informasi beserta contohnya, dan formulir-formulir pelayanan informasi. Pelaksana pelayanan informasi menjadi empat: Atasan PPID, PPID, Penanggung Jawab Informasi, dan Petugas Informasi.

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung menerbitkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, menggantikan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 agar sesuai dengan perubahan regulasi dan kebutuhan standar pelayanan informasi terkini.

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Wamena mengembangkan sistem permohonan informasi secara elektronik pada situs web PPID yang terkoneksi jaringan internet, sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan informasi atau keberatan dengan cepat tanpa perlu menyampaikan surat atau datang langsung ke meja layanan informasi.