Hak Memperoleh Bantuan Hukum
Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum — ditujukan bagi individu/kelompok berpenghasilan rendah yang menghadapi permasalahan hukum, mencakup konsultasi, advis, dan penyediaan advokat pendamping tanpa biaya.
Hak Atas Biaya Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)
Masyarakat tidak mampu secara ekonomi berhak mengajukan gugatan/permohonan tanpa biaya dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah, atau dokumen tunjangan sosial (KKM, Jamkesmas, Raskin, PKH, BLT, KPS, atau surat instansi berwenang lain).
Hak-Hak Dasar Pencari Keadilan
- Memperoleh informasi lengkap dan utuh dari Kepaniteraan tentang prosedur dan biaya perkara
- Menggunakan jasa pengacara/advokat dengan surat kuasa khusus
- Menggunakan Hakim Mediasi untuk upaya perdamaian
- Mengajukan eksepsi dan rekonpensi atas gugatan lawan
- Dalam cerai talak, istri dapat mengajukan rekonpensi mut'ah, nafkah, kiswah, mahar terhutang, dan biaya hadhonah anak hingga usia 21 tahun
- Berperkara secara prodeo bagi yang tidak mampu
- Meminta pemeriksaan setempat dan sita jaminan atas objek sengketa
- Mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali
- Mendapatkan salinan putusan, penetapan, dan akta cerai
Hak-Hak Pokok dalam Proses Persidangan
- Berperkara dengan biaya ditanggung negara (sepanjang alokasi dana masih tersedia di PA yang bersangkutan)
- Mengajukan jawaban, replik, duplik, rereplik, dan reduplik selama persidangan
- Mengajukan atau menolak penyelesaian sengketa lewat mediasi
- Mengajukan bukti-bukti atau memilih tidak mengajukan bukti
- Mengajukan kesimpulan selama persidangan berlangsung