Hak Memperoleh Bantuan Hukum

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum — ditujukan bagi individu/kelompok berpenghasilan rendah yang menghadapi permasalahan hukum, mencakup konsultasi, advis, dan penyediaan advokat pendamping tanpa biaya.

Hak Atas Biaya Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)

Masyarakat tidak mampu secara ekonomi berhak mengajukan gugatan/permohonan tanpa biaya dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah, atau dokumen tunjangan sosial (KKM, Jamkesmas, Raskin, PKH, BLT, KPS, atau surat instansi berwenang lain).

Hak-Hak Dasar Pencari Keadilan

  1. Memperoleh informasi lengkap dan utuh dari Kepaniteraan tentang prosedur dan biaya perkara
  2. Menggunakan jasa pengacara/advokat dengan surat kuasa khusus
  3. Menggunakan Hakim Mediasi untuk upaya perdamaian
  4. Mengajukan eksepsi dan rekonpensi atas gugatan lawan
  5. Dalam cerai talak, istri dapat mengajukan rekonpensi mut'ah, nafkah, kiswah, mahar terhutang, dan biaya hadhonah anak hingga usia 21 tahun
  6. Berperkara secara prodeo bagi yang tidak mampu
  7. Meminta pemeriksaan setempat dan sita jaminan atas objek sengketa
  8. Mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali
  9. Mendapatkan salinan putusan, penetapan, dan akta cerai

Hak-Hak Pokok dalam Proses Persidangan

  1. Berperkara dengan biaya ditanggung negara (sepanjang alokasi dana masih tersedia di PA yang bersangkutan)
  2. Mengajukan jawaban, replik, duplik, rereplik, dan reduplik selama persidangan
  3. Mengajukan atau menolak penyelesaian sengketa lewat mediasi
  4. Mengajukan bukti-bukti atau memilih tidak mengajukan bukti
  5. Mengajukan kesimpulan selama persidangan berlangsung