Mekanisme Pengaduan

PA Wamena menerima keluhan masyarakat ketika layanan publik tidak memenuhi harapan, dan berupaya memberikan solusi terbaik. Sumber pengaduan dapat berasal dari pencari keadilan, pengacara/lembaga bantuan hukum, LSM, pejabat pemerintah (DPR, Kantor Presiden, dsb.), lembaga anti-korupsi/ombudsman, internal lembaga pengadilan, media massa, dan instansi lain.

Cara Menyampaikan Pengaduan

Secara lisan: telepon (0969) 31355 (jam kerja 08.00–16.30 WIT), atau datang langsung ke kantor.\

Secara tertulis: surat ke pimpinan/Wakil Ketua, faksimili (0969) 31355, pos ke Jl. Yos Sudarso No. 10, Kotak Pos 250, Wamena 99502, atau email/website pengadilan — disertai fotokopi identitas dan dokumen pendukung.

Penerimaan Pengaduan

Pengadilan menerima pengaduan lisan maupun tertulis, memberi penjelasan kebijakan dan prosedur penyelesaian, memberikan tanda terima untuk pengaduan tertulis, dan hanya menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor (pengaduan tanpa identitas dapat diproses jika informasinya kuat dan berdasar). Data dan identitas pelapor dirahasiakan.

Kewenangan Penanganan

Pengadilan Tingkat Banding menangani pengaduan sebagai wakil Mahkamah Agung RI. Badan Pengawasan dapat mengambil alih jika terlapor pindah tugas ke wilayah pengadilan tingkat banding lain, pengaduan bersifat pending/menarik perhatian publik, atau penanganan berlarut-larut. Pengadilan Tingkat Pertama meneruskan pengaduan ke Pengadilan Tingkat Banding/Mahkamah Agung dalam 7 hari kerja.

Tahap Pemeriksaan

  1. Memeriksa pengadu (identitas, relevansi kepentingan, penjelasan lengkap, bukti)
  2. Memeriksa pihak terkait yang diajukan pengadu
  3. Memeriksa pihak yang diadukan (identitas, riwayat, klarifikasi)
  4. Memeriksa pihak lain yang diajukan pihak diadukan
  5. Memeriksa dokumen secara teliti, membuat fotokopi yang dilegalisir
  6. Mengkonfrontir pengadu dengan pihak yang diadukan jika diperlukan
  7. Melakukan pemeriksaan lapangan bila diperlukan

Tahapan penanganan (ringkas): pencatatan → penelaahan → penyaluran → pembentukan tim pemeriksa → survei pendahuluan → penyusunan rencana → pelaksanaan pemeriksaan.