(Akta Cerai, Salinan Putusan, Salinan Penetapan)
Dalam setiap perkara yang diajukan, pasti terdapat hasil — entah berupa putusan, penetapan, maupun produk lain sebagai umpan balik dari pengajuan perkara. Produk pengadilan sendiri bermacam-macam, meskipun secara garis besar terbagi menjadi dua: putusan dan penetapan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek).
Syarat Pengambilan Produk Pengadilan
- Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
- Memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan fotokopinya.
- Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk akta cerai.
- Biaya salinan putusan/penetapan @ Rp 500 per lembar (lima ratus rupiah per lembar).
- Membawa pas foto 2x3 sebanyak 1 lembar dengan warna latar belakang bebas (merah, kuning, atau biru).
- Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penerima kuasa adalah orang tua dan/atau saudara kandung, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
Persyaratan Pengambilan Salinan Akta Cerai (Pengganti karena Hilang)
- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- Surat Keterangan dari Kelurahan bahwa setelah bercerai belum pernah menikah lagi.
- Fotokopi KTP yang masih berlaku.