Daftar peraturan dan pedoman yang menjadi dasar pengelolaan administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena.

Pedoman Pengelolaan Administrasi

  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran)
  4. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  7. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama

Pedoman Lainnya

  1. Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
  2. Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
  3. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  4. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (tautan dokumen belum tersedia)
  5. Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  6. Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama