Daftar peraturan dan pedoman yang menjadi dasar pengelolaan administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena.
Pedoman Pengelolaan Administrasi
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran)
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama
Pedoman Lainnya
- Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
- Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (tautan dokumen belum tersedia)
- Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama