WAMENA — Pengadilan Agama (PA) Wamena menggelar rapat gabungan berisi tindak lanjut hasil pengawasan daerah, sosialisasi sejumlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma), hingga tata kelola mediasi di pengadilan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kasuari, Pengadilan Agama Wamena, pada Rabu, 5 Agustus 2026, ini diikuti oleh seluruh pimpinan dan pegawai PA Wamena.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Agama Wamena, Bapak Pandu Suhartanto, S.Kom., dan diisi dengan pengarahan langsung dari Ketua Pengadilan Agama Wamena, Bapak YM. Taufiqurrahman, S.H.I., M.H. Kegiatan ini digelar dengan tiga agenda utama: Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jayapura Triwulan III Tahun 2026, sosialisasi Perma Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 beserta Perma Nomor 1 Tahun 2019, serta sosialisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Ketua Pengadilan Agama Wamena menyampaikan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk edukasi, motivasi, sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur pengadilan, agar tata kelola peradilan berjalan semakin disiplin, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pembeberan hasil pengawasan daerah Triwulan III Tahun 2026 yang mencakup empat bidang besar: manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, dan administrasi kesekretariatan. Secara garis besar, hasil pengawasan menunjukkan masih adanya sejumlah aspek yang perlu dibenahi di keempat bidang tersebut, mulai dari pemahaman regulasi internal, tertib administrasi keuangan dan perkara, kepatuhan prosedur persidangan elektronik dan mediasi, hingga tata kelola aset dan sumber daya kesekretariatan.

Atas hasil pengawasan tersebut, jajaran pimpinan PA Wamena langsung menyusun dan menjalankan rencana tindak lanjut secara menyeluruh di setiap bidang, mulai dari penguatan sosialisasi regulasi, pembenahan tertib administrasi dan pelaporan, hingga penataan aset dan penugasan pegawai, guna memastikan seluruh temuan pengawasan segera ditindaklanjuti dan tidak berulang pada periode berikutnya.

Di penghujung rapat, perhatian juga diarahkan pada tata kelola mediasi berdasarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016. Ketua Pengadilan Agama Wamena menegaskan bahwa seluruh proses mediasi, termasuk penetapan penunjukan mediator, harus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi persidangan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Melalui rangkaian sosialisasi dan evaluasi ini, PA Wamena berharap seluruh jajaran aparaturnya semakin memahami aturan main, disiplin dalam menjalankan tugas, serta responsif dalam menindaklanjuti setiap temuan pengawasan demi terwujudnya peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Penulis: Fakih Zaukul Hanif